Pamit, Dubes AS Robert Blake Mengunjungi dan Membicarakan Berbagai Hal dengan Ketua MPR RI

Jumat (1/7/2016) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake di ruang kerjanya di Senayan. Robert yang telah menjadi Dubes untuk Indonesia sejak 2013 lalu bermaksud pamit karena masa tugasnya telah berakhir dan akan kembali ke Amerika Serikat.

Ditemani oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, Zulkifli Hasan memuji kinerja Robert saat menjabat sebagi Dubes AS di Indonesia. Menurutnya, Robert adalah sosok yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman di Indonesia.

"Saya kira beliau Dubes yang paling aktif dan banyak memiliki teman," ucap Zulkifli Hasan. Lebih lanjut lagi, politisi PAN ini berharap yang menggantikan Robert kelak sama baiknya.

Demokrasi, keragaman, kemiskinan, investasi, hingga ISIS

Pada pertemuan tersebut, Robert tidak hanya sekedar pamitan dengan Ketua MPR, namun juga membahas berbagai macam hal, seperti cara Indonesia berdemokrasi, keberagaman yang menjadi identitas bangsa, regulasi yang mengatur investasi, hingga bahasan ISIS sebagai ancaman dunia.

Pada aspek demokrasi, Robert mengapresiasi Indonesia dalam melaksanakan demokrasinya. Ungkapnya, di Indonesia lawan-lawan politik masih bisa berteman. Hal ini menjadi hal yang harus dipelajari oleh Amerika Serikat dari Indonesia.

“kita harus belajar tentang hal itu dari Indonesia. di sini orang-orang yang berlawanan dalam politik masih bisa berteman,” ungkap Robert

Pada aspek keragaman yang menjadi identitas Indonesia, Robert juga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi perkembangan radikalisme, terutama oleh kelompok ISIS. Robert juga memuji langkah yang diambil oleh pemerintah dan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa ISIS sama sekali tidak mewakili islam.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli menjamin negara Indonesia berdiri kuat di atas paham demokrasi Pancasila, sehingga tidak ada tempat untuk ISIS.

"Tidak ada tempat ISIS di Indonesia, sebab kita sudah sepakat konstitusi kita berbasis Pancasila. Walaupun ada kelompok kecil yang kami anggap menyimpang," ujar politisi PAN ini.

Zulkifli juga memaparkan, hasil jajak pendapat yang diadakan oleh litbang Kompas menyebut bahwa 97 persen masyarakat Indonesia menilai konstitusi negara berbasis Pancasila sudah final dan sempurna. Sehingga, ia meyakinkan bahwa tidak ada tempat tidak usah khawatir terhadap kelompok ini. Malahan, masalah yang harusnya dikhawatirkan adalah adalah kesenjangan sosial. Menurutnya ketika banyak rakyat yang putus asa karena kesulitan hidup bisa menjadi pemicu yang menyebabkan bergabungnya mereka ke kelompok radikal.

“Yang saya khawatir justru mengenai kesenjangan. Kalau yang miskin dan yang kaya jauh sekali bedanya. Atau banyak rakyat yang putus asa karena kesulitan kehidupannya. Nah itu mudah sekali ditarik, baik ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Itu bukan ideologi tapi keterpaksaan,” tutur Zulkifli.

Terakhir, mengenai masalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih bahkan ada yang kontradiktif satu sama lain, MPR RI setuju dengan pemerintah untuk menguranginya agar mempermudah investor masuk. Mantan Menteri Perhutanan 2009-2014 ini mengaku selalu memberikan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, dalam pembuatan undang-undang harus yang dibikin yang penting saja bukan berdasarkan target.

“Undang-undang sekarang harus dibikin yang penting saja. Kalau kemarin kan target, sekarang yang penting saja”, tutupnya. (YR)