Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Kami Minta Diperbanyak OTT KPK di Pengadilan

Kompas.com - 01/07/2016, 13:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai cukup maksimal dengan sering melakukan operasi tangkap tangan.

Emerson menilai, langkah KPK yang memantau lembaga peradilan sudah tepat.

"Langkah KPK sudah benar yang disasar adalah pengadilan karena pengadilan sebagai benteng atau ujung tombak keadilan," ujar Emerson saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Emerson mengatakan, dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pengadilan menunjukkan perlunya langkah pemberantasan yang nyata.

(baca: Ketua KPK Ungkap Alasan Penangkapan Oknum Peradilan)

Lembaga peradilan, sebagai ujung tombak sekaligus benteng terakhir bagi orang-orang yang mencari keadilan harus diperkuat dengan cara membasmi mafia hukum.

"Sebagai ujung tombak dan benteng keadilan, lembaga peradilan harus diperkuat. Langkah KPK sudah tepat," kata dia.

Menurut dia, upaya menegakan supremasi hukum memang harus dimulai dengan memberantas mafia peradilan.

(baca: Agus Rahardjo: KPK Ingin Beri Pesan Lembaga Peradilan Kita Masih "Belepotan")

Ketika saat ini masyarakat sipil merasa sulit menggantungkan harapan soal keadilan kepada kepolisian dan kejaksaan, maka pengadilan diharapkan bisa menjadi lembaga berintegritas yang mampu mengakomodasi hal tersebut.

Oleh sebab itu, dia juga meminta KPK lebih sering melakukan penangkapan terhadap hakim maupun pegawai pengadilan yang masih terlibat praktik suap.

"Jadi kami minta diperbanyak lagi OTT di pengadilan. Menangkap hakim korup harus jadi prioritas utama. Kalau jaksa dan polisi menyimpang, tapi hakim berintegritas maka perkara akan menjadi benar. Tapi kalau lembaga peradilan menyimpang tentu hasilnya akan menyimpang," pungkasnya.

(baca: Paniteranya Ditangkap KPK, Ketua PN Jakpus Sambangi MA)

KPK pada Kamis (30/6/2016), menangkap Santoso, panitera pengganti PN Jakpus. Santoso diduga menerima suap untuk mengurus perkara perdata.

Selain menangkap Santoso, seperti dikutip Kompas, penyidik KPK juga menangkap dua orang lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com