Banyak Korupsi, Ketua DPR Minta Publik "Pelototi" Kinerja Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin meminta media ikut mengawal kegiatan anggota dewan untuk mencegah munculnya kembali kasus korupsi yang menyeret nama anggota DPR sebagai aktornya. Salah satunya dalam proses pembahasan anggaran mendatang.

Hal ini menyusul dijadikannya Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap rencana pembangunan 12 ruas jalan yang anggarannya berasal dari APBN-P 2016.

"Justru yang bagus bagi kita adalah mencegah. Mencegah itu dengan meminta teman-teman wartawan memelototi proses pembahasan anggaran. Kalau mereka dipelototi kalian, mereka juga takut," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

"Kalau APBN-P 2016 sudah terjadi. Sekarang yang penting ini 2017 kalian harus memelototi," sambung dia.

(Baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

Ia menambahkan, dirinya juga akan berkomunikasi dengan wakil ketua yang memegang bidang yang bersangkutan, yaitu Taufik Kurniawan dan membicarakan terkait jalan keluar untuk mencegah adanya penyelewengan dan APBN.

"Saya harus bicara dengan pak Taufik nanti dirapatkan dalam rapat pimpinan. Setelah itu dengan Menkeu. Supaya beberapa opsi keangggaran ini apa namanya tidak memberikan ruang kepada orang untuk melakukan penyalahgunaan untuk pribadinya," ucap Ade.

(Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK Terkait Proyek Jalan Rp 300 M di Sumbar)

Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Putu ditengarai menjadi makelar proyek infrastruktur di Sumatera Barat senilai Rp 300 miliar.

Proyek yang "diurus" Putu tidak terkait dengan komisinya yaitu Komisi III dan asal daerah pemilihannya yaitu Bali. Masalah infrastruktur adalah ranah Komisi V.