Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/06/2016, 17:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komarudin Watubun, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR, sempat menginterupsi proses penyetujuan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri saat sidang paripurna berlangsung, Senin (27/6/2016).

Dalam interupsinya, Komarudin menyampaikan aspirasi yang dibawanya dari daerah pemilihannya (dapil) di Papua.

"Saya kebetulan dua hari lalu dari dapil. Ada pesan khusus buat Pak Tito. Pertama, rakyat Papua bergembira karena mantan Kapolda Papua bisa jadi Kapolri," ujar Komarudin di ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

(Baca: DPR Resmi Setujui Tito Karnavian sebagai Kapolri)

Dia pun berharap, dengan disetujuinya Tito oleh DPR sebagai Kapolri, keamanan di Papua menjadi semakin kondusif. Tak lupa, Komarudin pun menyampaikan pesan keduanya kepada Tito.

"Kedua, titipan dari rakyat Papua, mereka yakin bahwa kasus tembak-menembak di Papua yang selama ini tidak ada pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan dalam proses hukum," ujar Komarudin.

(Baca: Tito Karnavian dan Langkah Mulusnya Menuju Trunojoyo-1...)

Sebab, menurut dia, selama ini kerap kali terjadi penembakan kepada warga sipil yang dilakukan oleh aparat bersenjata. Peristiwa itu terjadi tanpa adanya proses hukum.

"Semoga dengan terpilihnya Pak Tito, rakyat Papua semakin aman," ujar Komarudin lagi.

Sebelumnya, Tito pernah menjabat sebagai Kapolda Papua. Komisi III DPR pun menilai kinerja Tito tergolong bagus saat memimpin Polda Papua.

Kompas TV Jalan Mulus Tito Jadi Kapolri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com