JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin Menilai selama ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang melintas di perbatasan Indonesia, Filipina, dan Malaysia kerap menjadi sasaran empuk penyanderaan oleh para perompak.
"Gimana enggak jadi sasaran empuk, orang kita bayar uang tebusan terus, ya pasti mereka menyandera WNI kita lagi kalau ada yang melintas," ujar Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).
Meski Pemerintah dibantah pemerintah, Hasanuddin tetap yakin bahwa pembebasan tawanan pada dua penyanderaan sebelumnya karena adanya uang tebusan.
(Baca: Anggota Komisi I Minta MOU Trilateral Ditindaklanjuti agar Penyanderaan Tidak Terulang Lagi)
"Coba silakan cek sendiri, itu yang jadi perompak udah pada beli rumah semua, jadi ya bagaimana enggak jadi sasaran empuk, faktanya begitu," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Karena itu Hasanuddin menegaskan agar Pemerintah Indonesia proaktif mengusulkan keterlibatannya dalam proses pembebasan tujuh WNI yang kini disandera kelompok bersenjata di Laut Sulu, Filipina, Senin (20/6/2016).
"Lebih baik keluar uang untuk membiayai pengamanan daripada untuk membebaskan sandera, kan mahal juga itu," tutur dia.
(Baca: RI Harus Proaktif Implmentasikan Patroli Bersama di Perbatasan)
Penyanderaan kali ini merupakan penyanderaan ketiga kalinya dalam empat bulan terakhir. Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.
Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok Abu Sayyaf dan kemudian dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.