Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok" Digembosi, Sekjen PDI-P Sebut Parpol Terbukti Lebih Baik

Kompas.com - 25/06/2016, 11:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melihat, berbagai serangan yang kini menimpa kelompok relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, menunjukkan bahwa partai politik lebih baik ketimbang kelompok relawan.

Sebelumnya, Politisi PDI-P Junimart Girsang menyebut Teman Ahok menerima Rp 30 Miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi pun tengah menyelidiki hal ini.

Belakangan, sejumlah mantan anggota Teman Ahok mengaku melakukan kecurangan saat mengumpulkan KTP dukungan dari warga Jakarta agar Ahok bisa maju lewat jalur perseorangan.

"Itu menunjukkan apapun sebuah organisasi itu mengandung elemen yang sifatnya kontradiktif, karena itu lah kenapa kami berpegang kepada jalur kepartaian," kata Hasto di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

(baca: PKS: Tak Konsisten, Ahok dari Awal Tinggalkan Parpol, Sekarang Mau Balik Lagi)

Paling tidak, lanjut Hasto, di dalam partai, seluruh kepentingan sudah disatukan kedalam satu ideologi yang disepakati bersama. Partai juga mempunyai sistem, mekanisme, dan nilai-nilai yang harus diperjuangkan.

"Sementara kelompok relawan seperti itu rawan menjaga soliditasnya," tambah Hasto.

Namun, Hasto tak lantas menyarankan Ahok untuk maju Pilgub DKI Jakarta melalui jalur parpol. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok jalur mana yang akan ditempuh.

(baca: Hanura: Sumber Waras dan Reklamasi Gagal, Sekarang Serang "Teman Ahok")

"Itu pilihan Pak Ahok sendiri yang harus dihormati. Sebagai indivudi dan warga negara, Pak Ahok bisa memilih," ucap Hasto.

Saat ini sudah ada tiga parpol yang mendukung Ahok, yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar. Total perolehan kursi ketiga parpol itu di DPRD DKI pun mencukupi untuk mengusung Ahok lewat jalur parpol.

Setelah tiga parpol menyatakan dukungan, Ahok akan menemui relawan pendukungnya, "Teman Ahok".

(baca: Ahok: Saya Mau Tanya ke "Teman Ahok", Mau Tiket Tol atau Jalan yang Susah?)

Pertemuan dengan Teman Ahok itu lantaran sebelumnya Ahok berjanji akan maju melalui jalur perseorangan. Saat Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta data KTP, Ahok juga menemui mereka.

"Saya mau tanya ke Teman Ahok, situasi kalian seperti apa? Mau tiket tol atau jalan yang susah?" kata Ahok lagi.

"Kalau mau ikuti emosi saya, gue mau tiket yang susah karena gue mau buktiin sejuta (data) KTP. Kalau mau ikut jalan tol, sejuta (data) KTP yang sudah kekumpul enggak bisa dibuktiin," sambung Ahok.

Kompas TV Ahok Bikin PDI-P Pecah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com