Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Sumber Waras dan Reklamasi Gagal, Sekarang Serang "Teman Ahok"

Kompas.com - 24/06/2016, 08:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan berbagai serangan yang belakangan datang kepada kelompok relawan pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok.

Ia meyakini, serangan-serangan belakangan ini merupakan isu yang dibuat oleh lawan politik untuk menggagalkan Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. (baca: Satu-satunya Cara Mengalahkan Ahok)

"Setelah reklamasi, lalu Sumber Waras gagal menjatuhkan elektabilitas Ahok, mereka atau lawan politik kan terus cari celah termasuk menyerang Teman Ahok," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Sebelumnya, Politisi PDI-P Junimart Girsang menyebut Teman Ahok menerima Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi pun tengah menyelidiki hal ini. (baca: Setelah Tuduh Teman Ahok, Junimart Minta Jangan Ada yang Kebakaran Jenggot)

Belakangan, sejumlah mantan anggota Teman Ahok mengaku melakukan kecurangan saat mengumpulkan KTP dukungan dari warga Jakarta.

(baca: Beredar, Foto Mantan PJ "Teman Ahok" Gunakan Kemeja PDI-P)

"Ya biasa kan, ada Teman Ahok yang buka kartu itu dan ini, menyebut digaji, beli KTP dan lain-lain, itu adalah bagian dari mengganggu elektabilitas Ahok. Padahal semua itu omong kosong," ucap Dadang.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR ini memastikan, partainya tetap akan solid mendukung Ahok dan tak akan terpengaruh dengan serangan yang datang dari berbagai pihak.

"Apapun yang terjadi pada Teman Ahok, enggak masalah. Yang kita dukung Ahok, bukan Teman Ahok," ucap Dadang.

Kompas TV 1 Juta KTP Teman Ahok Penuh Kecurangan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com