Jika Jadi Kapolri, Tito Janji Penegakan Hukum Tak Ganggu Iklim Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon kepala Polri Komjen Tito Karnavian berjanji akan membentuk tim khusus untuk memastikan internal Polri menegakkan hukum sambil tetap menjaga iklim investasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Tito saat uji kelayakan dan kepatutan dirinya sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

"Kedepan akan dibentuk tim khusus untuk menangani itu. Saya akan bentuk tim khusus di Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) Polri," kata Tito.

Tito menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad terkait komitmen Polri menjaga iklim investasi yang menjadi prioritas pemerintahan Joko Wdodo - Jusuf Kalla.

Sebab, Dasco mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan tindakan semena-mena oleh Barekrim Polri terhadap perusahaan asing CI yang sudah menanamkan saham di Indonesia.

(baca: Ditanya soal Loyalitasnya ke Presiden Jokowi, Ini Jawaban Tito Karnavian)

Dasco menjelaskan, ada pengusaha Indonesia yang meminjam sejumlah uang dari CI dengan agunan sejumlah saham.

Namun, alih-alih membayar pinjaman, peminjam malah mengadukan CI ke Polisi. Tanpa pernah memanggil terlapor, lanjut Dasco, Bareskrim Polri membekukan saham yang menjadi agunan.

"Polri harusnya menjaga iklim investasi di Indonesia demi keberhasilan pembangunan. Kapolri baru hendaknya memperbaiki iklim investasi, supaya investor jangan sampai kapok," ucap Dasco.

(baca: Tito Mengaku Ingin Berantas Makelar Kasus, Calo, dan Pungli)

Politisi Partai Gerindra itu kemudian meminta izin kepada Ketua Komisi III Bambang Soesatyo untuk menyerahkan dokumen terkait kepada Komjen Tito.

“Nanti kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi III seperti ini akan diteliti dan segera ditindaklanjuti," jawab Tito.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan hari ini, Tito juga menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi III lainnya mulai dari isu dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme hingga mengenai namanya yang disebut dalam rekaman kasus Freeport.

(baca: Penjelasan Tito soal Namanya Disebut Menangkan Jokowi dalam Rekaman "Papa Minta Saham")

Setelah selesai, sepuluh Fraksi langsung menyatakan persetujuan Tito menjadi Kapolri. Keputusan Komisi III ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Senin pekan depan.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, Tito akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun pada akhir Juli mendatang.