Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kedaulatan Indonesia Tidak Bisa Ditawar!

Kompas.com - 22/06/2016, 20:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aksi penangkapan kapal ikan berbendera China di perairan Natuna pada Jumat (17/6/2016) lalu merupakan wujud sikap tegas pemerintah terkait kedaulatan Indonesia.

Luhut mengatakan, pemerintah tidak melakukan tawar-menawar bila ada kapal asing yang melanggar zona teritorial negara Indonesia.

Saat aksi penangkapan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan Kapal Han Tan Cou 19038 karena terdeteksi sedang menjaring ikan di perairan Indonesia.

"Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar!" ujar Luhut saat ditemui di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Jokowi Akan ke Natuna untuk Tegaskan Kedaulatan NKRI)

Luhut mengatakan, saat akan ditangkap, kapal China tersebut tengah menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Berdasarkan hukum internasional, zona tersebut bisa dilalui oleh kapal berbendera asing, tetapi dilarang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti menangkap ikan.

"Itu kan ZEE Indonesia. Jika hanya pelayaran internasional tidak perlu izin, tetapi kalau mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi, ya mereka harus izin. Karena itu kami tangkap sesuai dengan prosedur internasional," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengatakan, penangkapan kapal Ikan berbendera China oleh TNI Angkatan Laut tidak menyalahi hukum internasional. Berdasarkan UNCLOS 1982, kata Luhut, semua negara, termasuk Indonesia, berhak melakukan penegakan hukum di perairannya, termasuk ZEE.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

"Pak Hasjim Djalal (pengamat hukum internasional) sudah memberikan penjelasan ke kami bahwa posisi Indonesia kuat secara hukum internasional," kata dia.

Rencananya, Kamis (23/6/2016) besok, Luhut akan mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kunjungan Presiden besok membawa pesan bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia dan tak bisa diganggu gugat oleh negara mana pun, termasuk China.

"Sebagai kepala pemerintahan, Presiden ingin menegaskan bahwa Natuna adalah kedaulatan Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Kompas TV TNI AL: Tembakan Peringatan Sesuai Prosedur

Selain Luhut, Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Presiden ingin menegaskan Natuna adalah NKRI dan itu sudah final," kata Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com