Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Padahal Kita Lebih Dulu Terbangkan Satelit daripada Negara ASEAN Lain

Kompas.com - 22/06/2016, 15:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar para peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) lebih produktif dalam mengembangkan teknologi.

Meskipun, saat ini LAPAN selama ini selalu terkendala masalah anggaran ketika ingin mengembangkan teknologi tersebut.

"Di sini ada seribu lebih staf dan 500 scientist. Bagaimana scientist ini betul-betul produktif," kata Kalla usai menyaksikan peluncuran satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2016).

Kalla lantas membandingkan perkembangan teknologi yang dialami India dengan Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

Jika dibandingkan dengan India, Indonesia justru menjadi negara pertama yang memiliki satelit sendiri, yaitu Satelit Palapa yang diterbangkan tahun 1976.

"Sekarang, kita minta tolong dia (India) untuk menerbangkan satelit kita. Padahal dulu kita lebih duluan punya satelit daripada negara-negara ASEAN," ujarnya.

Satelit LAPAN-A3 merupakan satelit generasi ketiga yang dikembangkan LAPAN bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor.

Satelit tersebut diluncurkan dengan menumpang roket PSLV-C34 milik India, yang membawa misi utama yakni meluncurkan satelit Cartosat dan dua satelit buatan perguruan tinggi India, Swayam dan Sathyabamasat.

Selain Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada juga turut menumpangkan satelit mereka di dalam peluncuran itu. Total, ada 20 satelit yang diluncurkan pada peluncuran hari ini.

Kalla menambahkan, Lapan seharusnya dapat melakukan riset secara terfokus untuk mengembangkan teknologi yang ada, seperti satelit dan drone.

Dalam upaya tersebut, Lapan juga bisa menggandeng instansi lain, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

"Jangan ada (drone) di sini (Lapan), di BPPT, di LIPI. Tapi disatukan, di mana yang potensi yang kuat. Kemudian penggunaannya harus dengan kerja sama," ujarnya.

Kompas TV BRI Tunda Peluncuran Satelit Brisat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com