Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Gagal yang Dulu Tidak Boleh Terulang...

Kompas.com - 21/06/2016, 19:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Demi terwujudnya swasembada daging sapi, Presiden Joko Widodo tidak hanya menggenjot produksi dengan pengembangbiakan dan penggemukan sapi, tetapi juga dengan metode lama, yakni menyerahkan sapi untuk digemukkan oleh petani.

Meski demikian, Jokowi sadar ada kelemahan jika pemerintah menyerahkan sapi-sapi kepada petani. Kelemahannya ada pada pengawasan.

"Kami tidak mungkin lagi bagi-bagi sapi ke petani tanpa ada manajemen pengawasan dan pendampingan. Gagal seperti yang dulu itu tidak boleh diulang," ujar Jokowi di feedloter milik PT RAK, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6/2016).

"Kami harus pakai pola seperti ini, jadi diberikan kepada si petani, tetapi ada yang dampingi. Paling penting di situ," kata dia.

(Baca: 40 Ton Daging Sapi Impor Tiba di PD Dharma Jaya)

Dengan demikian, proses pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong tidak optimal. Dagingnya sedikit, tetapi mengeluarkan biaya tinggi untuk perawatannya. Nilai jualnya pun tidak bisa maksimal.

Jokowi menargetkan, Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada 10 tahun yang akan datang. Seluruh tenaga fokus untuk mewujudkan hal itu.

Kini, pemerintah telah memiliki tujuh titik pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong yang tersebar di Indonesia. Dengan produksi yang optimal didukung teknologi yang modern, Jokowi yakin targetnya tercapai.

"Ini memang proses panjang, bukan proses yang instan. Asalkan konsisten dan terus menerus, betul-betul swasembada daging bisa tercapai," ujar dia.

Kompas TV Ketua KEIN: Kuota Impor Diubah ke Sistem Tarif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com