Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada Serentak 2017, KPU Telah Mulai Sosialisasi di Semua Daerah

Kompas.com - 21/06/2016, 15:51 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pilkada serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan sosialisasi hampir ke semua daerah.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sosialisasi dilakukan oleh KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta PPK dan PPS disesuaikan dengan materi dan konten kearifan lokal di masing-masing daerah.

Dengan catatan, kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran masing-masing daerah.

"Sosialisasi banyak dilakukan teman-teman di masing-masing daerah. Itu semua tergantung konten lokal di tiap-tiap daerah menjadi alat bantu sosialisasi," kata Ferry saat ditemui di Gedung KPU, Selasa (21/6/2016).

"Saya meyakini teman-teman di daerah sudah melakukan sosialisasi aktivitas pilkada," ujar dia.

Ia mengatakan, dalam proses sosialiasi, KPU juga bekerja sama dengan dinas instansi daerah, serta pihak swasta lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan partai politik.

Menurut Ferry, ada tiga strategi yang dilakukan KPU dalam proses sosialisasi. Pertama, KPU menggunakan strategi tatap muka dan komunikasi massa. Biasanya metode yang digunakan ialah diskusi.

"Jadi bagaimana teman-teman di KPU privinsi dan kabupaten/kota serta PPK dan PPS langsung bertemu dengan pemilih menginformasikan tentang aktivitas pemilih," ujar dia.

Kedua, lanjut dia, sosialisasi dilakukan oleh metode media, seperti baliho, poster, televisi, dan elektronik.

Tentunya kegiatan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan setiap daerah memiliki keterbatasan anggaran.

"Biasanya sosialisasi untuk media elektronik dilakukan oleh pusat. Sedangkan daerah lebih banyak melakukan sosialisasi tatap muka," kata dia.

Ketiga, lanjut Ferry, KPU juga membentuk relawan demokrasi yang melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal dan penyandang disabilitas serta tokoh masyarakat dan agama.

"Kami melihat pengalaman di pemilihan legislatif dan presiden. Jadi dari berbagai sekmen kami minta bantuanya untuk aktivitas sosialisasi," ujar Ferry.

Kompas TV Ada Dana Ilegal untuk Teman Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com