Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Keberatan Biayai Kampanye Ahok

Kompas.com - 20/06/2016, 14:20 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya tak masalah jika membiayai biaya kampanye Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Hal itu akan dilakukan jika Golkar memang resmi mengusung Ahok.

Pernyataan Idrus menanggapi Ahok dan "Teman Ahok" yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilkada 2017.

Namun, Basuki dan Teman Ahok tidak mau membiayai kegiatan partai yang berkaitan dengan pencalonan tersebut.

(Baca: Kalaupun Maju lewat Parpol, Ahok Pastikan Tetap Bersama Heru)

"Tidak ada masalah. Kalau sudah dukungan politik diberikan kepada siapapun, maka konsekuensi itu adalah tanggung jawab partai," kata Idrus usai rapat kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia, di Jakarta, Senin (20/6/2016).

Idrus mengatakan, Golkar telah menghasilkan dua rekomendasi penting pada musyawarah daerah yaitu terpilihnya Fayakhun menjadi Ketua DPD DKI Jakarta dan mendukung Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Rekomendasi dari DPD tersebut akan disampaikan kepada DPP dan tim Pilkada pusat.

(Baca: Ahok: Rembukan Parpol dan "Teman Ahok" Usai Lebaran)

Tim Pilkada pusat akan membahas rekomendasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu kinerja, elektabilitas, dan popularitas.

"DPD jelaskan ini, maka tidak ada alasan tim Pilkada untuk menolak. Pasti akan menerima," ujar Idrus.

Rembukan dengan parpol

Sebelumnya, Ahok mengatakan, rembukan politik antara dirinya, tiga partai pendukung, dan kelompok relawan "Teman Ahok" kemungkinan akan dilakukan usai Lebaran

"Kalau saya bilang, udahlah ini lagi sibuk, bulan puasa. Habis Lebaran ajalah, mending kerja, kerja aja," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (20/6/2016).

Rembukan politik antara Ahok, tiga parpol pendukung, dan "Teman Ahok" dilakukan menyusul berhasilnya Teman Ahok dalam mengumpulkan 1 juta data KTP sebagai modal untuk maju melalui jalur independen.

Menurut Ahok, dia dan Teman Ahok membuka peluang kepada tiga parpol pendukung untuk mengusungnya, dengan kata lain membuka peluang Ahok maju melalui jalur parpol.

Tiga partai yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok adalah Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Hanya saja, Ahok dan Teman Ahok meminta partai politik tersebut untuk segera memberikan surat pernyataan resmi. Tujuannya untuk memastikan parpol tidak akan mengubah keputusannya di kemudian hari.

Kompas TV Teman Ahok Bantah Dituding Terima 30 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com