JAKARTA, KOMPAS.com -Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyarankan agar Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi.
Secara khusus, Komjen Tito Karnavian diharapkan dapat menuntaskan tunggakan penyidikan kasus korupsi.
"Yang paling penting itu tunggakan perkara korupsi di Polres, Mabes, terutama di Bareskrim yang belum selesai oleh penyidik kepolisian. Ini yang jadi tugasnya kapolri baru," ujar Febri saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).
Sebagai contoh, untuk saat ini saja di Badan Reserse Kriminal Polri, setidaknya terdapat 20 kasus korupsi yang belum terselesaikan.
Beberapa di antaranya seperti, kasus kondensat, kasus Pertamina Foundation, kasus pengadaan UPS, hingga kasus korupsi di PT Pelindo.
Febri berharap, penuntasan kasus-kasus korupsi menjadi salah satu poin yang ditekankan kepada calon kapolri saat mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR RI.
"Sebaiknya ditanyakan kepada calon kapolri, nanti itu bagaimana tunggakan perkara banyak yang belum selesai, tapi duitnya (anggarannya) habis juga," kata Febri.
Presiden Joko Widodo telah menunjuk nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri.
Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebut Jokowi menyerahkan nama Tito ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Penggantian kapolri ini menyusul purnatugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.