Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panama Papers yang Tak Pernah Mengguncang Indonesia

Kompas.com - 17/06/2016, 19:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal April lalu, dunia dikejutkan dengan skandal Panama Papers. Skandal ini mengungkap dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani.

Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).
Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Namun lama kelamaan isu Panama Papers pudar ditelan waktu. Tertutup isu-isu lain. Tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah menyikapi skandal global ini.

Harry Azhar Aziz dan Luhut Pandjaitan sampai saat ini masih duduk di kursi pejabat negara seakan tidak terjadi apa-apa. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menyesalkan hilangnya perhatian publik atas isu Panama Papers ini.

Panama Papers yang mengguncang dunia betul-betul tidak mengguncang Indonesia. Di negara-negara lain ketika pejabat publik terseret Panama Papers itu efeknya luar biasa, sampai pejabatnya mundur. Di kita ternyata tidak ada efek itu sama sekali," kata Metta dalam sebuah diskusi bertajuk 'Apa Kabar Panama Papers di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Metta menyadari Ketua BPK dan Menkopolhukam sudah memberikan klarifikasi ke publik terkait nama mereka yang tercatat di Panama Papers. Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti Mayfair International ltd yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.

(Baca: Luhut Bantah Pimpin Perusahaan Mayfair)

Luhut pun mengaku selama ini adalah pembayar pajak yang taat. Adapun Harry Azhar mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang disebut di Panama Papers dibuat atas permintaan anaknya.

Harian Kompas Panama Papers

Harry membantah bahwa pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Menurut dia, tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi. Namun Metta menilai klarifikasi yang diberikan Luhut dan Harry itu tidak cukup.

"Karena mereka ini pejabat negara, enggak cukup. Harusnya mereka bisa buat keterangan resmi negara. Misalnya Harry Azhar bisa mengklarifikasi langsung kepada Komite Etik BPK. Setelah itu baru diputuskan bersalah atau tidak," ucap Metta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com