JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri, angkat bicara soal munculnya nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon kepala Kepolisian RI.
Menurut dia, selama ini, Kontras tidak mempersoalkan siapa sosok perwira yang akan menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti asalkan dia mampu menyelesaikan persoalan penegakan hukum yang saat ini dinilai kurang maksimal.
Puri menjelaskan, siapa pun yang menjadi Trunojoyo 1 harus bisa menyelesaikan beberapa persoalan seperti kriminalisasi, pelanggaran HAM di Papua, kasus Poso, penyiksaan, dan terorisme secara akuntabel dan transparan.
"Jika Tito terpilih, ada banyak persoalan yang harus dia selesaikan dengan alat ukur akuntabilitas dan transparansi," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2016).
(Baca: Catatan Hitam Komjen Tito Karnavian di Tengah Prestasi Pemberantasan Terorisme)
Selain itu, kata Puri, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus tumbuh menjadi lebih modern. Dengan menjadi modern, Polri tidak bisa lagi dikendalikan oleh sekelompok elite tertentu, tetapi harus lebih terbuka kepada masyarakat.
Puri berpendapat bahwa Polri harus lebih partisipatif dengan menciptakan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan.
Dengan begitu, aparat polisi bisa benar-benar menjadi institusi yang bebas dari kepentingan politik dan menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
"Harus ada ruang publik di tubuh Polri karena Polri bekerja untuk publik, bukan untuk segelintir elite, apalagi bergerak di isu politis," kata Puri.
(Baca: Tunjuk Tito Jadi Calon Kapolri, Ini Harapan Jokowi)
Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Tito sebagai calon tunggal kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang segera memasuki masa pensiun.
Dia berharap keputusannya menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon kepala Polri bisa berujung pada perbaikan di internal Polri. Jokowi meyakini, dengan kemampuannya, Tito bisa membuat kinerja Polri menjadi lebih baik.
"Saya berharap Komjen Tito nantinya dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkoba, terorisme, dan juga korupsi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.