Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Pertimbangkan Kaji Ulang Perda yang Dinilai Bermasalah

Kompas.com - 13/06/2016, 11:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, masih ada sejumlah peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, sering kali pihak Kemendagri baru mengetahui perda yang dinilai bermasalah saat ada polemik yang muncul ke permukaan.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya razia yang dilakukan Satpol PP Kota Serang pada Jumat (10/6/2016) terhadap puluhan warung makan, termasuk milik seorang ibu bernama Saeni (53) di Serang, Banten.

Tjahjo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan akan mengkaji ulang perda tersebut.

"Bagi daerah yang majemuk, yang warga masyarakatnya beragam, saya kira harus dipertimbangkan kalau buat aturan yang bisa menimbulkan masalah di daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senin (13/6/2016).

Namun, ia belum dapat memastikan jumlah perda sejenis yang perlu dikaji ulang.

Berkaitan dengan insiden razia warung nasi tersebut, Tjahjo menyebutkan baru ada dua perda. Selain perda di Kabupaten Serang, ada pula perda serupa di Jawa Timur.

Terkait insiden tersebut, Tjahjo mengaku, dirinya tak masalah dengan aktivitas warung makan pada bulan Ramadhan asal tetap menghormati orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.

"Kalau saya punya prinsip, apa pun warung makan itu kan juga untuk kehidupan yang jual sehari-hari. Asal tadi, ditutup tirai, jangan mencolok," tuturnya.

Saeni dianggap melanggar aturan dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Serang mengenai larangan warung buka siang hari pada bulan suci Ramadhan sebelum pukul 16.00 WIB.

(Baca: Ibu Ini Menangis Saat Dagangannya Disita karena Berjualan Siang Hari pada Bulan Ramadhan)

Dalam razia itu, petugas juga menertibkan puluhan warung makan yang buka siang hari. Semua dagangannya disita.

Beberapa pemilik warung beralasan buka siang hari karena tidak tahu ada imbauan larangan buka siang hari pada bulan Ramadhan. Sebagian lagi buka warung karena butuh uang untuk menghadapi Lebaran.

Tayangan itu pun tersebar luas di tengah masyarakat melalui media sosial.

Kompas TV Jokowi: Hapus Perda Yang Bikin Pusing
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com