SBY Anggap Ada "Invisible Hand" yang Kendalikan Hukum Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat menjaga profesionalisme mereka di dalam menjalankan tugas. Pasalnya, SBY menilai upaya penegakan hukum saat ini mulai merosot.

"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih, dan bahkan transparansi ini tampak menurun. Rakyat melihat ada invisible hand yang membuat penegakan hukum kita tampak merosot," kata SBY saat menyampaikan tujuh catatan Demokrat terhadap kinerja pemerintahan setahun terakhir di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

(Baca: Ibas: 10 Tahun Kepemimpinan SBY, Penegakan Hukum Diberi Porsi Besar)

Ia mengatakan, hukum merupakan sebuah kekuasaan yang berdaulat. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh mendapatkan intevensi politik, apalagi intervensi dari kekuasaan.

"Mestinya, para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya, takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi," kata dia.

(Baca: TII: Transparansi pada Sektor Penegakan Hukum Masih Lemah)

Ia menambahkan, dalam dunia hukum, ada kewajiban bagi negara untuk mematuhi segala keputusan yang dihasilkan pengadilan. Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, pemerintah juga harus demikian.

"Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh. Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan," ujar dia.