SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi

BOGOR, KOMPAS.com – Partai Demokrat memberikan tujuh catatan terhadap sejumlah isu yang berkembang selama setahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Catatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di sela-sela kegiatan silaturahmi kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik.

Selain itu, SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.

"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata SBY.

Di sektor ekonomi, Presiden RI keenam itu mengatakan, kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah.

Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata SBY. 

"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna,” ujarnya.

Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.

Menurut SBY, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh.

"Sementara, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan," kata dia.

Lebih jauh, SBY juga menyoroti, turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000.

"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, di sisi hukum, SBY melihat saat ini transparansi penegakan hukum relatif menurun.

Dalam sejumlah kasus, ada peranan “tangan tak terlihat” yang mengendalikan upaya penegakan hukum. Namun, SBY tak menyebut kasus apa yang dimaksud.

Ia hanya mengingatkan, agar penegak hukum tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.

"Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya," kata dia.