JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya dalam mengurus pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah.
Namun, ia mengakui, pembebasan lahan itu molor dari waktu yang ditentukan.
"Saya waktu itu berjanji, enam bulan saya coba selesaikan. Janji saya ternyata meleset, mundur enam bulan. Tapi alhamdulilah itu selesai," ujar Jokowi, dalam acara penandatanganan enam proyek infrastruktur, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Kini, Jokowi menagih investor untuk segera menyelesaikan 'financial closing' atau penyelesaian pendanaan.
Proyek PLTU Batang adalah hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan badan usaha Pemerintah Jepang.
Jokowi sempat menagih hal itu kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat lawatan ke Jepang, beberapa waktu lalu.
Jepang menyambutnya dengan mempercepat penyelesaian pendanaan proyek itu.
"Gantian. Sekarang pemerintah sudah menyelesaikan masalah, saya minta investor agar proyek ini jangan mundur. Tahun 2019, sesuai janji, harus selesai. Saya akan ikuti, saya pastikan itu. Pasti saya cek dua tiga kali ke lapangan. Urusan penting seperti ini pasti saya ikuti," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyaksikan acara penandatanganan 'financial closing' enam proyek infrastruktur.
Salah satunya adalah proyek Central Java Powerplan atau PLTU Batang, Jawa Tengah.
Total investasi Jepang pada proyek itu, sebesar USD 4,2 miliar. PLTU itu berkapasitas 2x1.000 megawatt dan menggunakan ultrasuper critical yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada April 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.