Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Lakukan Pembiaran terhadap Warga Eks Gafatar, Ini Bentuknya...

Kompas.com - 08/06/2016, 21:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Solidaritas Perempuan Nisa Yura mengungkapkan, kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak saat peristiwa pengusiran ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara Gafatar (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat, karena adanya stigma dan diskriminasi.

Menurut catatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, setidaknya perempuan dan anak-anak yang terstigma eks Gafatar mengalami kekerasan dalam lima fase.

Kelima fase itu yakni sebelum pengusiran, saat pengusiran atau evakuasi paksa, saat di penampungan di Kalimantan, proses pemulangan ke Jawa, saat penampungan di daerah asal, dan saat pemulangan ke daerah asal.

Nisa mengatakan, dalam setiap konflik, perempuan dan anak-anak akan selalu menjadi kelompok yang terdampak kekerasan. Namun, sayangnya, negara tidak mengantisipasi dan cenderung melakukan pembiaran atas tindak kekerasan yang terjadi.

(Baca: Bupati Mempawah Menangis Saksikan Permukiman Eks Gafatar Dibakar)

"Belakangan ini warga Indonesia banyak mengalami hal yang tidak manusiawi. Berdasarkan pengalaman di berbagai konflik, perempuan dan anak adalah kelompok yang mengalami kekerasan," ujar Nisa saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Pembiaran oleh negara tersebut, kata Nisa, terlihat dari berbagai pengakuan yang dialami korban.

Saat pengusiran, terjadi perusakan dan pembakaran atas aset warga eks Gafatar. Meski ada aparat yang berjaga, tetapi tidak ada upaya untuk mencegah dan justru warga eks Gafatar yang harus mengungsi dari rumahnya sendiri.

Kemudian, lanjut Nisa, hak perempuan dalam hal kesehatan reproduksi pun tidak diberikan. Menurut pengakuan beberapa korban, saat di pengungsian, mereka tidak disediakan kebutuhan pribadi seperti pembalut.

(Baca: 700 Orang Eks Gafatar Diminta Segera Tinggalkan Mempawah)

"Kita bisa lihat apa yang terjadi. Tidak ada kebutuhan yang disediakan. Pembalut tidak disediakan, padahal kesehatan reproduksi harus dijamin. Ini tanggung jawab negara karena terjadi di pengungsian," ungkapnya.

Warga eks Gafatar mengalami trauma akibat peristiwa pengusiran itu. Tak hanya itu, perempuan yang mengalami kekerasan juga tercerabut dari sumber penghidupannya. Hak milik atas tanah banyak yang tidak diganti. Beberapa aset seperti mobil dan motor tidak bisa dibawa ke daerah asalnya.

"Kemudian mereka mengalami pemiskinan. Mereka tercerabut dari sumber kehidupannya. Padahal, mereka bertani di Kalimantan," kata Nisa.

"Selain itu, negara telah melakukan pembiaran. Seharusnya ada proses yang adil pasca-evakuasi paksa. Ini jelas ada kekerasan, tapi negara diam saja," ujar dia.

Kompas TV Anak-anak Eks Gafatar Sakit Akibat Kelelahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com