Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Sarankan PDI-P Tak Defensif jika Ingin Dukung Ahok

Kompas.com - 07/06/2016, 13:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Hanura di DPR Dadang Rusdiana menyarankan, PDI Perjuangan tidak perlu bersikap defensif apabila ingin mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Terlebih, PDI-P sebelumnya telah mendukung Ahok dalam Pilkada DKI 2012. Sehingga, PDI-P mengetahui secara pasti bagaimana kapasitas dan kapabilitas Ahok.

“Saya kira PDI-P punya kejelian bahwa Ahok akan unggul dalam Pilkada Jakarta. Sebagai partai yang pernah dukung Ahok, saya kira PDI-P punya perhitungan matang dan cermat,” kata Dadang saat dihubungi, Selasa (7/6/2016).

Menurut Dadang, PDI-P selama ini terlalu menunjukkan sikap defensif. Salah satunya dengan mengajak Ahok untuk meninggalkan jalur perseorangan dan kembali ke jalur partai politik.

(baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Namun, jika sikap defensi dipertahankan, hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi PDI-P. Sebagai magnet politik, dukungan masyarakat terhadap Ahok cukup besar.

“Kalau menurut saya sebaiknya PDI-P mendukung saja langsung, nggak usah defensif,” ujarnya.

Dadang menambahkan, jika PDI-P mendukung Ahok, tak menutup kemungkinan format pencalonan berubah. Dengan demikian, ada empat partai yang kemungkinan akan mendukungnya, yakni Golkar, Hanura, Nasdem dan PDI Perjuangan.

(baca: PDI-P: Kami Tidak Pernah Tidak Memperhitungkan Ahok Selama Ini)

Dengan adanya perubahan format tersebut, ia mengatakan, tak menutup kemungkinan juga terjadi perubahan calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok.

Djarot Saiful Hidayat, sebut dia, dapat mendampingi Ahok apabila PDI-P memberi dukungan.

“Kalau kita melihat, pasangan Ahok-Djarot ini adalah pasangan yang kuat. Didukung oleh mayoritas masyarakat, dan tentu akan lebih stabil dalam pemerintahan kalau partai pemerintah berada pada sisi Ahok,” ujarnya.

Ahok sebelumnya menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

(baca: Ahok: Tanggal 20 Juni, Data KTP Sudah Mencapai 1 Juta)

Informasi itu diungkapkannya untuk menanggapi berbagai gosip yang menyebutkan bahwa ia akan batal maju melalui jalur independen.

"Wong sudah ngumpulin 1 juta. Mau dibatalin gimana? Katanya tanggal 20 (Juni) ini bisa sejuta," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menegaskan bahwa ia masih berusaha agar bisa maju melalui jalur independen. Ia juga menegaskan, orang yang akan digandengnya sebagai pasangan tetap yang ada saat ini, yakni Heru Budi Hartono.

"Nanti akan diverifikasi. Walaupun diverifikasi ada kemungkinan gagal, ya kami jalan terus saja," kata Ahok.

Kompas TV Beredar Spanduk Duet Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com