Luhut Mengaku Kementeriannya Biayai Dua Simposium Terkait Peristiwa 1965

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bahwa dua simposium yang membahas peristiwa 1965 dibiayai oleh kementeriannya.

Ia pun mengaku telah menerima hasil rekomendasi kedua simposium tersebut.

"Saya yang bayarin. Jadi, saya hanya minta feedback, hasil mereka," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/6/2016) malam.

Selain mempelajari dua hasil simposium, Kemenko Polhukam juga akan melihat hasil pengusutan Kejaksaan Agung terkait peristiwa HAM masa lalu.

Proses pembuatan keputusan, kata Luhut, akan dibuat secara terbuka dan transparan, tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia internasional.

"Sekarang (rekomendasi) lagi kita kerjakan," ujarnya.

Pemerintah awalnya menggelar Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Dalam kegiatan dua hari tersebut, berbagai pihak diundang, baik dari kalangan akademisi, militer, maupun praktisi, termasuk para pembela HAM.

Mereka berbicara dan memberikan perspektif dengan bertumpu pada hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tragedi 1965.

Belakangan, simposium tandingan digelar dengan tajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain". Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi.