Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kendalikan Harga, Pemerintah Diminta Sering "Blusukan" ke Pasar Tradisional

Kompas.com - 06/06/2016, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengharapkan pemerintah dapat mengintensifkan blusukan ke pasar-pasar tradisional untuk memantau harga pangan saat puasa dan Lebaran 2016.

"Di negara-negara lain, seperti Malaysia, menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintahnya berupaya menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Indonesia harus lebih bisa," kata Hidayat, Senin (6/6/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang meminta agar harga-harga kebutuhan pokok turun ke harga yang wajar.

Karena jika tidak dipastikan dan dijaga, rakyat akan khawatir harga tetap naik terutama saat masa-masa mendekati Idul Fitri nanti.

"Untuk harga daging sapi bahkan Presiden tegas meminta agar turun di harga Rp 80.000 per kg. Ini sangat baik sebab harga-harga sekarang sudah sangat keterlaluan," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebelumnya mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan pada bulan puasa dan Idul Fitri, khususnya kenaikan harga daging sapi yang rata-rata telah mencapai Rp 125.000-Rp 130.000 per kg.

"Melonjaknya harga kebutuhan pokok dan khususnya daging sapi, dalam konteks perlindungan konsumen, adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan daging sapi, dengan harga yang wajar dan terjangkau," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Dia mengatakan, melonjaknya harga daging sapi, juga harus diwaspadai dari sisi mutu daging atau bahkan fenomena daging oplosan. Oleh sebab itu pemerintah harus meningkatkan pengawasan.

Sementara pengamat pertanian Bustanul Arifin mengatakan, setiap daerah perlu mengawasi kondisi stok pangan dan melakukan sinergi yang baik dengan pemerintah pusat dalam rangka menstabilkan harga pangan.

"Saya mengusulkan solusi karena setiap daerah memiliki TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), maka setiap daerah juga perlu mengawasi tingkat kenaikan stok pangan," kata Bustanul Arifin di Jakarta, Rabu (18/5).

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung itu mengakui bahwa tingkat inflasi saat ini masih berada sesuai dengan target yang direncanakan, tetapi kalau tingkat konsumsi pangan dapat keadaan volatile (naik-turun) maka hal tersebut juga harus selalu dijaga.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengimbau berbagai asosiasi terkait sektor pangan juga turut berkontribusi menjaga kestabilan harga pangan menjelang bulan puasa hingga Lebaran mendatang.

"Kami imbau asosiasi, mari kita menjaga kestabilan harga pangan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementan tetapi tanggung jawab bersama," kata Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (24/5).

Menurut Mentan, dari segi produksi maka semua stok beragam bahan pangan pokok telah cukup memadai, seperti beras, bawang, hingga ayam dan cabai.

Karena itu, ujar dia, diharapkan jangan ada pihak yang mengutamakan ego sendiri sehingga kestabilan harga pangan yang diharapkan berbagai pihak menjadi tidak tercapai.

(Muhammad Razi Rahman/ant)

Kompas TV Akankah Harga Daging Turun Hingga 80 Ribu?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com