Wapres Nilai Berlebihan jika PKI Disebut Hidup Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai berlebihan soal isu kemunculan kembali kegiatan komunisme melalui deklarasi sebuah partai.

"Menurut saya mungkin agak berlebihan mengenai pandangan bahwa PKI itu mau hidup lagi. Kalau kita melihatnya, PKI itu komunis, (sementara) komunisme suatu ideologi yang perkembangannya dengan pemikiran pemerataan. Orang melihat itu mungkin dari sisi-sisi yang berbeda," kata Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (3/6/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Wapres, komunisme merupakan ideologi yang sudah terbukti gagal diterapkan di negara-negara di dunia. Satu-satunya negara komunis di dunia ini adalah Korea Utara, dan itu pun secara pemerintahan telah gagal.

"Negara-negara yang asalnya komunis kan sudah menjadi kapitalisme, (seperti) Rusia, China, Eropa Timur. Jadi, sebagai ideologi, mana mungkin itu berkembang pada saat itu ditolak oleh semua orang," jelasnya.

Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen sebelumnya menyebut bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sesungguhnya telah bangkit sejak 2010. Namun, kata Kivlan, kemunculannya bergantung pada Presiden Joko Widodo.

(baca: Kivlan Zen Sebut PKI Telah Bangkit sejak 2010)

Isu kebangkitan PKI belakangan santer terdengar bersamaan dengan maraknya kemunculan atribut-atribut berbau komunis.

"Tergantung Jokowi. Kalau minta maaf 17 Agustus nanti, ya (PKI) muncul," ujar Kivlan saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

"Makanya, Jokowi jangan minta maaf. Kalau minta maaf, ya kita nyatakan dia bukan presiden. Kita tumbangkan. Berarti kita perang sama Jokowi," sambung dia.

(Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

Adapun mengenai sosok Wahyu Setiaji yang sebelumnya ia sebut sebagai pimpinan PKI, kata dia, adalah anak dari Wakil Ketua CC PKI Lukman Njoto atau Nyoto. Wahyu disebut memiliki pengaruh kuat untuk menarik orang karena tak lepas dari pengaruh ayahnya.

Metode yang digunakan untuk menarik massa bergabung, lanjut dia, adalah Metode Kerja Tiga Bentuk Perjuangan (MK TBP) yang mampu menyentuh kalangan petani, buruh, ABRI, TNI, Polri, hingga pengawai negeri. Metode tersebut sama dengan yang digunakan DN Aidit.

(baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Zen Dianggap "Ngarang" Cerita)

Kivlan mengklaim, informasi tersebut didapatkan dari jaringannya di lapangan yang juga ikut masuk ke dalam kongres. Mereka turut mendapatkan buku pedoman kerja serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kivlan menyebutkan, mereka juga telah melaksanakan kongres di sejumlah daerah, seperti Magelang, Salatiga, Sukabumi, dan Banyuwangi.