Fadli Zon Nilai Isu Tragedi 1965 Bisa Picu Konflik Horizontal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku pernah berbincang dengan Presiden Joko Widodo terkait Tragedi 1965.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf terkait peristiwa 1965.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi karena Fadli menyampaikan bahwa wacana permintaan maaf pemerintah ramai dibicarkaan di media sosial.

Namun belakangan, kata Fadli, ia justru melihat ada upaya rekonsiliasi yang seolah justru mengakomodasi keluarga PKI. Mulai dari mempertimbangkan permohonan maaf hingga pemberian kompensasi.

"Ini saya kira membuka luka lama. Ini kesalahan pemerintah yang tidak mempunyai prioritas, mengada-adakan masalah yang sudah selesai," ujar Fadli dalam acara Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2015).

"Ini bisa memicu suatu potensi konflik horizontal di masyarakat," sambung dia.

Fadli melanjutkan, isu ini menyangkut dengan ideologi yang terjadi di masa lalu dan sudah jelas diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

"Sudah jelas memberi amanah dan instruksi pada pemerintah untuk menjalankan. Jadi saya kira, tidak bisa diutak-atik," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Fadli berpendapat, rekonsiliasi terhadap peristiwa-peristiwa HAM masa lalu sebetulnya sudah terjadi secara alamiah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, seharusnya hal ini menurutnya tak perlu terlalu diperdebatkan.

"Pemerintah tidak perlu lah membuka suatu luka lama dan membuat suatu kebijakan rekonsiliasi yang diada-adakan," tutur Fadli.