Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2016, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dalam peringatan di Bandung, Rabu (1/6/2016).

"Penentuan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akan diumumkan besok melalui keppres," kata Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5/2016).

Johan belum mengetahui pasti apakah keppres tersebut turut mengatur 1 Juni sebagai hari libur nasional. Namun, ia memastikan, jika memang 1 Juni dijadikan libur nasional, hari libur itu tidak akan langsung berlaku besok.

(Baca: Pemerintah Bakal Tetapkan 1 Juni Hari Libur Nasional)

"Kalaupun 1 Juni dijadikan hari libur berlakunya akan tahun depan," ucap Johan.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyampaikan keinginannya agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Menurut Megawati, hari tersebut harus menjadi hari peringatan lahirnya Pancasila.

(Baca: Megawati: Saya "Nagih" SBY Tanggal 1 Juni Jadi Hari Nasional, Boro-boro...)

Saat menjadi pembicara kunci dalam seminar dan bedah buku Revolusi Pancasila di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015), Megawati mengungkapkan bahwa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

Menurut Megawati, 1 Juni dapat dimanfaatkan untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan momentum merekatkan bangsa.

"Saya nagih SBY pada tanggal 1 Juni jadikan hari libur nasional. Sampai hari ini pun boro-boro...," kata Megawati.

(Baca: Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945)

Presiden kelima Republik Indonesia ini mengaku heran mengapa gagasan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional tidak kunjung terealisasi.

Ia menyayangkan jika gagasan tersebut tidak diwujudkan karena ingin mengeliminasi peran Presiden Soekarno dalam kelahiran Pancasila.

"Kalau seumpamanya bukan Bung Karno, apa dijadikan hari nasional? Aneh kadang pikiran bangsa kita ini, seperti ambivalen, sejarah diombang-ambing," ujarnya.

Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan sebelumnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

(Baca: NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila)

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di Lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan, Jawa Timur.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com