Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid: Pancasila Bukan untuk Libur

Kompas.com - 30/05/2016, 22:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan tidak setuju atas wacana hari lahir Pancasila 1 Juni sebagai hari libur nasional.

"Kalau wacana terkait libur, saya agak kurang setuju. Karena Pancasila bukan untuk libur," ujar Hidayat di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (30/5/2016).

MPR RI sendiri secara resmi belum mendapat informasi tentang detail wacana tersebut dari pemerintah. Oleh sebab itu, MPR RI tidak tahu apa definisi libur nasional yang dimaksudkan pemerintah.

Jika yang dimaksud libur itu adalah berhenti melakukan aktivitas pekerjaan atau sekolah dan digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan melestarikan nilai-nilai Pancasila, Hidayat mengaku, setuju-setuju saja.

"Misalnya seminar, perdebatan soal Pancasila, lomba pidato atau berlomba melaksanakan butir Pancasila. Kalau yang dimaksud libur itu begitu, saya masih bisa mengerti," ujar dia.

"Tapi kalau libur itu artinya enggak ke kantor, enggak ke sekolah, enggak ke kampus, saya bertanya, sila ke berapa di Pancasila yang telah memberikan ruang seperti itu?" lanjut dia.

Menurut Hidayat, libur malah bertentangan dengan semangat Pancasila itu sendiri. Justru Pancasila mengajarkan bagaimana perilaku yang berkualitas, penambahan nilai sekaligus bertanggung jawab.

MPR pun berharap pemerintah menjelaskan wacana tersebut dengan jelas agar publik bisa mengetahuinya dengan jelas pula.

"Saya berharap, yang utama dari Pancasila itu bukan liburnya. Tapi komitmen melaksanakan kerja keras," ujar Hidayat.

Kompas TV Hidayat Dukung Pertemuan Fahri dengan SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com