Tugas Golkar Dianggap Semakin Berat jika Figur Kontroversial Dijadikan Pengurus

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokumen daftar sementara pengurus Partai Golkar yang telah beredar ke publik menuai sorotan dan disesalkan. Jika nama-nama yang ada di dalam dokumen sementara itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, maka dianggap akan menambah pekerjaan rumah bagi Golkar.

Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, memang belum dapat dipastikan keabsahan dokumen tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya tanda tangan Ketua Umum Setya Novanto dan Tim Formatur di dalam dokumen daftar pengurus yang beredar.

"Namun apabila nanti akhirnya susunan yang resmi ternyata sama dengan yang beredar sekarang, tentu kita semua sangat menyayangkan," kata Doli dalam pesan singkatnya, Sabtu (28/5/2016).

Setidaknya, ada empat nama yang dianggap bermasalah dalam dokumen yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid (mantan terpidana kasus impor gula ilegal dan impor beras Vietnam), dan Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini (skandal video porno).

Selanjutnya, Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz (mantan terpidana kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah/DPID), dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono (mantan terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain).

( Baca: Ini Nama-nama Kontroversial yang Masuk Daftar Sementara Kepengurusan Partai Golkar )

Menurut Doli, saat ini Golkar memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan, yakni mengembalikan citra partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, dalam waktu dekat Golkar akan menghadapi kontestasi pilkada serentak dan Pemilu 2019.

Namun, Doli menilai tidak mudah untuk melakukannya.

"Kita harus jujur bahwa ketua umum terpilih, selama ini adalah figur yang dianggap punya indikasi masalah hukum," kata Doli.

"Kedua, citra partai belakangan ini dalam situasi konflik juga tidak baik di mata publik," lanjut dia.

Doli menambahkan, pekerjaan rumah yang dihadapi Golkar sebenarnya bisa berkurang dengan disusunnya kepengurusan yang baik. Kepengurusan itu tak cukup sebatas pada mencerminkan semangat rekonsiliasi.

"Dilihat kapasitas, kemampuan, right man on the right place. Dan tentu memenuhi aspek PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Jadi jangan tempatkan kader yang pernah, sedang dan akan berpotensi punya masalah hukum dan kasus moral," ujarnya.

Selain itu, ia menyarankan, agar kepengurusan baru dapat diisi oleh kader muda potensial. Para elit senior Golkar dapat juga menduduki jabatan, namun pada tiga dewan baru yang dibentuk saat Munaslub yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar.