Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama: Jangan Apriori Menilai Soeharto

Kompas.com - 28/05/2016, 07:19 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, menilai usulan pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Kedua RI, Soeharto, perlu dikaji secara proporsional.

"Jadi, harus dilihat dengan kaca mata itu (yang proporsional). Bukan dengan apriori (asumsi)," ujar Rhoma, Jumat (27/5/2016).

Menurut Rhoma, pada diri setiap orang pasti melekat kebaikan serta keburukan. Begitu juga dengan sosok Soeharto.

"Orang yang baik itu bukan berarti orang yang punya ketidakbaikan, dan orang jahat bukan berarti tidak punya kebaikan," kata dia.

Penilaian terhadap diri seseorang, kata Rhoma, tergantung pada sudut pandang siapa yang melihat dan bagaimana melihatnya.

"Misalnya, pejuang nasional, bagi para penjajah itu tentu dianggap pengkhianat. Tapi bagi negara, itu adalah pahlawan," kata pria yang dijuluki Raja Dangdut itu.

Rhoma menyebut, sebagai presiden kedua RI, Soeharto cukup berhasil dalam bidang pembangunan. Bahkan, di saat itu Indonesia berhasil swasembada pangan.

"Dalam beberapa hal, memang beliau, dikatakanlah, sebagai bapak pembangunan. Dari zaman keterpurukan ekonomi pada masa Soekarno kita kan sebagai negara yang miskin. Di bawah pimpinan Soeharto, kita bangkit menjadi negara yang mandiri. Kita bisa swasembada pangan waktu itu, nah itu satu prestasi," kata Rhoma.

"Kemudian, tingkat keamanan masyarakat dalam kehidupan, terjadi di zaman Pak Soeharto. Pada bidang agama, juga terbangun," lanjut dia.

Sementara mengenai kekurangan Pak Harto, Rhoma menyebut, contohnya yakni korupsi. Maka, menurut Rhoma, faktor-faktor itulah yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah jika ingin menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Sebelumnya, Munaslub Golkar mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Soeharto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com