Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR - Kompas.com

Dimyati: Tidak Ada Dualisme di Fraksi PPP DPR

Kompas.com - 27/05/2016, 16:02 WIB
Abba Gabrillin Sekjen PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan, meski sengketa kepengurusan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy masih berlanjut, tetapi konflik tidak terjadi dalam Fraksi PPP di DPR.

Buktinya, Dimyati menghormati terpilihnya Ketua Fraksi PPP yang baru, yakni Reni Marlinawati yang berasal dari Kubu Romahurmuziy.

"Saya ucapkan selamat kepada Bu Reni Marlinawati sebagai ketua Fraksi PPP yang baru. Jadi ya karena keluarnya surat dari pimpinan DPR, ya sudah itu yang diakui. Tidak ada lagi dualisme-dualisme," ujar Dimyati, Sekretaris Jenderal versi kepengurusan Djan Faridz saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Dimyati mengatakan, dua kubu di PPP masih akan bersengketa. Namun, dia kembali menegaskan sementara ini perombakan fraksi di DPR harus diterima.

(baca: Segelintir Loyalis Djan Faridz Dianggap Tak Ingin PPP Islah)

"Nanti ke depan kalau ada hasil putusan sengketanya kembali Pak Djan Faridz yang menang, ya kan tergantung apakah tetap Bu Reni yang dipertahankan atau ganti lagi," lanjut dia.

Dimyati menambahkan, selama ini jabatan ketua fraksi memang terus berubah.

"Sebelumnya ketua fraksi Pak Arsul. Terus Pak Epyardi. Ketiga saya. Keempat sekarang Bu Reni. Itu berbeda-beda terus," tutur dia.

(baca: Lulung Tetap Tak Mau Mengakui PPP Pimpinan Romahurmuziy)

Dia pun memastikan, meski terjadi konflik kepengurusan, suara PPP di fraksi tetap satu.

"Konflik masih berproses. Intinya PPP tetap sengketa, tapi fraksi di DPR hormati yang sudah diputuskan pimpinan DPR. Jangan pecah-pecah lah kalau di DPR," kata Dia.

Kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy resmi dilantik pada pekan lalu. Kepengurusan yang dilantik ini adalah hasil dari Muktamar PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Kepengurusan ini sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepengurusan yang berjumlah 146 orang tersebut menampung kedua kubu.

Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz belum menerima hasil kepengurusan ini.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X