Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN: Data 7.000 PNS Masih Misterius

Kompas.com - 27/05/2016, 12:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan saat ini masih ada data 7.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang masih misterius. Hal ini karena mereka tidak melakukan pendaftaran ulang PNS, dan dikhawatirkan mendapatkan gaji meski tidak benar-benar bekerja sebagai abdi negara.

"Kami tidak ingin orang-orang yang tidak jelas ini dibayar oleh rakyat. Jadi kami ingin bersihkan data-data itu," kata Bima usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Awalnya, BKN mendata ada 56.620 PNS yang misterius pada tahun 2015. Ketika itu, BKN padahal sudah menerapkan sistem pendaftaran ulang secara elektronik, berbeda dengan masa Orde Baru dan 2013 yang masih menggunakan cara manual sehingga banyak kekeliruan data.

Setelah ditelusuri, data PNS misterius kini menyusut menjadi 21.000 PNS. Dari jumlah itu, Bima memperkirakan sekitar 14.000 PNS masih bisa ditelusuri keberadaannya berdasarkan nama, alamat, dan nomor rekening.

Sementara sisanya yakni 7.000 PNS itulah yang menjadi persoalan karena sulit ditelusuri datanya. Mereka pun tidak mendaftar ulang.

"Kami sisir lagi. Ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun belum dilaporkan, ada yang sudah berhenti keinginan sendiri. Ada yg menjadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD, Bupati. Ada yang kemudian sakit permanen," ucap Bima.

Bima menuturkan, BKN akan memproses secara hukum bila terbukti ditemukan tindak pidana pemalsuan. Kata dia, BKN tengah melakukan penelusuran satu per satu agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Waktu tiga bulan akan dihabiskan untuk proses investigasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com