Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Fahri Hamzah Perintahkan Pemecatan, Majelis Syuro PKS Heran

Kompas.com - 26/05/2016, 06:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah adanya pesanan untuk memecat politisi PKS Fahri Hamzah.

Menurut dia, Majelis Syuro hanya melakukan konsolidasi dan evaluasi mengenai sikap dan sejumlah pernyataan Fahri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan partai.

"Maka aneh kemudian dibawa seolah-olah Majelis Syuro mengorder. Majelis Syuro tidak punya kebijakan seperti itu. Ini adanya di tingkat Mahkamah Partai," ujar Hidayat kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2015).

Awalnya, Majelis Syuro mengundang Fahri untuk menyampaikan kebijakan partai dan mengevaluasi. Di sana, Majelis Syuro dan Presiden PKS Sohibul Iman mengingatkan Fahri untuk menyelaraskan sikapnya dengan kebijakan partai demi memenuhi kepantasan di mata publik.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Pemecatannya "Order" dari Majelis Syuro PKS)

Majelis Syuro pun tidak menyangka bahwa Mahkamah Partai memutuskan untuk memecat Fahri. Hal ini karena mulanya Fahri bersedia memperbaiki perbuatannya dan memenuhi kebijakan partai itu.

"Beliau menyatakan siap melaksanakan, tapi tujuh minggu berikutnya dievaluasi ternyata muncul beragam pernyataan beliau yang tidak sesuai komitmennya," kata Hidayat.

Putusan penjatuhan hukuman pun bukan kewenangan Majelis Syuro, melainkan di tingkat Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. BPDO kemudian meneliti permasalahannya dan kemudian dilakukan sidang oleh Mahkamah Partai.

"Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Jadi tidak benar kalau ini orederan dari Majelis Syuro. Justru keputusan kami memaksimalkan seluruh potensi untuk melaksanakan program partai," kata dia.

(Baca: PKS Bantah Ada "Orderan" Majelis Syuro untuk Pecat Fahri Hamzah)

Fahri Hamzah terkejut saat mengetahui ada aktor intelektual terkait pemecatannya dari PKS. Dengan adanya aktor yang seorang petinggi partai, ia tak heran jika semua orang di partai mematuhi putusan pemecatannya.

Menurut Fahri, fakta-fakta tersebut didapatkannya dari hasil paparan pihak tergugat yang diwakili tim kuasa hukum. Gugatan tersebut diajukan setelah Fahri diberhentikan dari keanggotaannya di PKS.

"Menarik bahwa intelektualnya, pemesan daripada kasus ini, adalah Ketua Majelis Syuro," ujar Fahri.

"Artinya, kalau sudah 'order' dari Majelis Syuro, salah pun orang akan lakukan. Itu tradisi yang mau saya akhiri," lanjut dia.

PKS akan gugat balik

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com