Kisah Bripka Seladi Seharusnya Jadi Perhatian Negara

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, kisah Bripka Seladi, seorang polisi di Malang, seharusnya menjadi perhatian negara.

Demi mencukupi kebutuhan hidup, Seladi memilih menjadi pengepul sampah di luar waktunya bertugas sebagai polisi.

Ia memilih berkutat dengan sampah untuk mendapatkan penghasilan tambahan daripada menerima suap.

(Baca: Andai Petinggi Kepolisian Mencontoh Bripka Seladi...)

Agus menyampaikan hal itu di hadapan para penegak hukum saat membuka acara "Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi DKI Jakarta", di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat, Senin (23/5/2016).

"Sekitar 3 atau 4 hari lalu ada semacam cubitan untuk kita, kalau kita baca halaman pertama Kompas. Kita lihat yang namanya Bripka Seladi, banyak yang baca mungkin. Mungkin itu patut menjadi pedoman bagi kita," ujar Agus.

"Tapi dalam waktu yang bersamaan, patut menjadi penyesalan. Kenapa kita sebagai negara, kenapa kita sebagai pimpinan, tidak bisa mencukupi hidupnya," lanjut dia.

(Baca: Kapolri: Semangat Bripka Seladi Tak Terima Suap Patut Diapresiasi)

Agus menyebutkan, kesejahteraan aparatur di sejumlah lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus diperjuangkan.

"Kalau PPATK tidak usah diperjuangkan lagi, karena gajinya sudah tinggi, BPK juga mungkin tidak perlu lagi, sudah tinggi," kata Agus.

Ia mengajak para pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas soal kesejahteraan aparatnya bersama Presiden Joko Widodo.

"Saya Ingin mengajak Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk menghadap Pak Presiden khusus membahas hal ini," kata dia.

Acara yang di selenggarakan oleh KPK ini dihadiri oleh para petinggi lembaga penegak hukum negara, di antaranya, Kabareskrim Polri yang diwakili oleh Wakil Kepala Bareskrim Irjen Pol Ari Dono Sukmanto; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah; Auditor Utama BPK RI, Nurmahadi Suryajaya Negara; Deputi Investigasi BPKP Nono Sampono, Kepala PPATK M Yusuf; Kajati DKI Sudung Situmorang; dan Ketua BPK, Hary Azhar Aziz.