Yusril Setuju Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mehendra menilai presiden kedua RI, Soeharto, dapat diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

"Boleh saja diusulkan, tapi kan nanti akan digodok oleh Kementerian Sosial dan akan diajukan kepada Presiden," kata Yusril di Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Menurut Yusril, seluruh presiden pantas untuk diberikan gelar kehormatan tersebut.

"Setiap presiden pantas diberi gelar pahlawan nasional, hanya ini persoalan timing saja apakah waktunya sudah tepat untuk diberikan sekarang atau tidak," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan gelar pahlawan yang diberikan kepada presiden pertama RI, Soekarno, yang belum lama diberikan.

Begitu juga dengan nama Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara yang sebelumnya, menurut Yusril, banyak dianggap terlibat pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno.

"Ada yang bilang Beliau pemberontak. Setelah waktu yang tepat Pak Natsir dan Syafruddin diberi gelar sebagai pahlawan nasional," ujar Yusril.

"Kalau saya ditanya setuju atau tidak setuju, ya saya setuju saja," ujar Yusril.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mengemuka setelah diwacanakan kembali oleh Partai Golkar. Pengajuan ini bahkan menjadi salah satu keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Soeharto.

"Saya serahkan ke munas ini untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Aburizal, yang saat itu masih menjabat ketua umum Partai Golkar.

Namun, usulan itu mendapat banyak penolakan di masyarakat. Alasannya, Soeharto dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat saat dia menjabat presiden.

(Baca: Upayakan Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional, Golkar Dinilai Masih Warisan Orde Baru)

Selain itu, aksi reformasi yang terjadi pada Mei 1998 juga menjadi bukti bahwa masyarakat menolak kepemimpinan Soeharto.

Karena itu, pemberian gelar pahlawan untuk presiden yang dijatuhkan oleh rakyatnya dianggap aneh dan tak lazim. (Baca: Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal)