Sehari Sebelum Soeharto Mundur, Dinamika "Ring 1", dan Kegelisahan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998, yang juga menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

Mundurnya Soeharto memang dilakukan setelah desakan masyarakat yang semakin besar, terutama setelah Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.

Kerusuhan besar pada 13-14 Mei 1998 juga menjadikan situasi politik Tanah Air semakin tidak stabil.

Setelah menyatakan mundur, Soeharto menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Transisi kekuasaan itu ternyata berjalan dinamis, bahkan tanpa sepengetahuan Habibie hingga beberapa jam sebelumnya.

Dinamika pada Rabu malam, 20 Mei 1998, itu diceritakan Habibie dalam buku Detik-detik yang Menegangkan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006).

Habibie menilai krisis ekonomi menjadi faktor utama berakhirnya kekuasaan Soeharto. Krisis itu mulai terasa sejak Agustus 1997, dan berkembang menjadi krisis multidimensional, termasuk di bidang politik.

Semakin besarnya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa juga menjadikan krisis kepemimpinan semakin terlihat. Saat itu, mahasiswa sudah menduduki Gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998.

Tidak hanya itu, krisis politik semakin berkembang saat Ketua DPR/MPR Harmoko yang disertai pimpinan DPR/MPR meminta Presiden Soeharto untuk mundur pada 18 Mei 1998.

Kegelisahan di internal kabinet

Krisis kepemimpinan pada Mei 1998 berdampak terhadap internal kabinet. Apalagi, pada 17 Mei 1998 Menteri Pariwisawata, Seni, dan Budaya Abdul Latief sudah menyatakan diri mundur dari kabinet.

Habibie kemudian mengungkap ada kegelisahan yang dirasakan sejumlah menteri. Kegelisahan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita pada 20 Mei 1998.

Sekitar pukul 17.00 WIB, Ginandjar menelpon Habibie. Dia menyampaikan bahwa 14 menteri menyatakan tak bersedia untuk duduk dalam Kabinet Reformasi. Namun, 14 menteri itu tetap akan melanjutkan tugasnya di Kabinet Pembangunan VII.