Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendrawan: Kalau Pakai Matematika, PDI-P Dapat Kursi Menteri Terbanyak

Kompas.com - 19/05/2016, 16:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan, masuknya Partai Golkar dalam koalisi partai pendukung pemerintah akan mengubah komposisi Kabinet Kerja.

Ia menegaskan, partainya akan menyerahkan sepenuhnya proses perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

"Biar Presiden yang mengurus, dan kita mengurus yang lain," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Presiden Jokowi, kata dia, mengaku bahwa Golkar banyak diisi oleh politisi yang memiliki jam terbang tinggi, terutama di dalam mengelola kekuasaan yang ada.

(Baca: KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...)

"Itu berarti dengan Golkar membuka diri sebagai pendukung, pilihan-pilihan SDM untuk menempati pos penting di birokrasi dan kabinet justru pilihannya akan lebih terbuka," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Kendati demikian, Hendrawan tidak khawatir jika perombakan kabinet kembali dilakukan, maka akan mengubah jumlah kursi menteri untuk PDI-P.

(Baca: Jika Golkar Diberi Kursi Menteri, Hanura Minta Sudirman dan Rizal Ramli Dicopot)

"Kalau pakai pola matematika seperti itu, tentu kursi PDI-P yang harusnya mendapatkan kursi terbanyak," ujarnya.

Arah koalisi Golkar kembali dipertegas saat pergantian pucuk pimpinan DPP dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto.

Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Bali pada Senin (16/5/2016) malam secara resmi menyatakan Golkar keluar dari KMP.

Sejak awal pemerintahan, politisi senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan sudah berada di Kabinet Kerja sebagai Menko Polhukam.

Kompas TV Urgensi Rombak Kabinet Jilid II-Satu Meja Eps 137 Bagian 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com