Pemerintah Pelajari Hasil Rekomendasi dari Tim Perumus Simposium Nasional 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah masih mempelajari hasil rekomendasi yang telah diserahkan oleh tim perumus Simposium Nasional Tragedi 1965.

Luhut mengatakan ada beberapa poin rekomendasi yang telah diusulkan, salah satunya soal pernyataan penyesalan dari pemerintah. Namun, Luhut menegaskan tidak ada rencana bagi pemerintah untuk meminta maaf terkait tragedi kemanusiaan tahun 1965.

"Saya masih pelajari rekomendasi itu. Mereka kasih range pilihan, salah satunya soal pemerintahan menyesalkan," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).

Lebih lanjut, Luhut mengaku optimis proses rekonsiliasi kasus tragedi 1965 bisa digelar sebagai tujuan akhir.

Menurut dia, upaya menyelesaikan kasus melalui Simposium Nasional bertujuan agar dunia internasional mengakui Indonesia sudah mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

(Baca: Luhut: Soal Simposium Buatan Purnawirawan TNI, Apa yang Mau Ditandingkan?)

"Upaya ini ditempuh supaya Indonesia dilihat oleh dunia internasional. Indonesia mengupayakan penyelesaian yang melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada komentar bahwa ini rekayasa Pemerintah," kata Luhut.

Sebelumnya, pada Rabu sore, Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo bertemu dengan Menko Polhukam untuk menyerahkan hasil rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim perumus Simposium Nasional Tragedi 1965.

Agus menuturkan ada beberapa poin rekomendasi yang terkait dengan metodologi analisis, informasi, dan masukan dari para pemangku kepentingan simposium.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

Rekomendasi tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan.

Dia juga menjelaskan penyelesaian Tragedi 1965 yang sedang diupayakan Pemerintah akan menuju pada proses non yudisial, yaitu rekonsiliasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sehingga secara konkret, kata Agus, bentuk-bentuk rekomendasi merupakan elemen dari konsep rekonsiliasi.

"Kami menyampaikan bentuk akademiknya, apa temuan yang kami dapat dari simposium dan bagaimana penyelesaiannya menurut konsep rekonsiliasi," ungkap Agus.