Luhut: Soal Simposium Buatan Purnawirawan TNI, Apa yang Mau Ditandingkan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan maksud dari pihak-pihak yang tidak menyetujui diselenggarakannya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Luhut mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi alasan utama sehingga muncul wacana simposium tandingan.

Ia beralasan, simposium nasional telah menghadirkan para pemangku kepentingan dan pembicara yang memiliki kredibilitas, seperti Sintong Panjaitan, hingga komandan RPKAD yang pertama kali masuk ke Jawa Tengah saat melakukan penumpasan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Yang ditentang apanya? Apa yang mau ditandingkan? Semua pihak diundang. Pembicaranya kredibel. Salah satunya Sintong Panjaitan. Dia komandan RPKAD yang masuk ke daerah Jawa Tengah saat itu," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).

(Baca: Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI)

Di samping itu, Luhut pun mempersilakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas dan berniat untuk membuat simposium tandingan.

"Kalau mau bikin simposium tandingan ya silakan. Salah sendiri diundang tidak datang," kata Luhut.

Sebelumnya diberitakan, purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1-2 Juni 2016. Simposium melawan PKI ini menjadi tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar.

(Baca: Pemerintah Tak Satu Suara soal Simposium 1965, Gubernur Lemhanas Anggap Wajar)

Para pensiunan TNI ini menganggap simposium itu tidak mengakomodasi semua pihak sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.

"Kalau mau meluruskan, harusnya sama-sama, obyektif seluruhnya, terbuka seluruhnya," ujar Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi), mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," sambung dia.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965, tetapi juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.

Ia berharap simposium melawan PKI tersebut bisa dihadiri berbagai golongan dan pihak untuk meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila-nya dari rongrongan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).