Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Ade Komarudin Ancam Boikot jika "Voting" Terbuka Pemilihan Ketum Golkar

Kompas.com - 15/05/2016, 10:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin menolak jika voting pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan secara terbuka.

Tim sukses Ade, Bambang Soesatyo mengancam akan memboikot pemilihan ketua umum jika dilaksanakan secara terbuka.

"Kami akan boikot. Kami sepakat dengan beberapa caketum mungkin mayoritas caketum, kalau itu dipaksakan, kami akan boikot," kata Bambang di arena Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016) malam.

Bambang menilai, pemilihan secara terbuka tidak demokratis karena dalam demokrasi, voting untuk memilih orang selalu dilakukan tertutup.

Dia juga menilai, voting terbuka bisa memunculkan intimidasi untuk memilih calon tertentu.

(baca: Pemilihan Ketum Golkar Diminta "Voting" Tertutup atau Aklamasi)

"Dengan voting terbuka, kita tahu bahwa suara DPD II yang mayoritas itu pasti akan tertekan oleh DPD I yang hanya berjumlah 34 itu," ujarnya.

Jika voting terbuka dilakukan, lanjut Bambang, hal itu bisa berpotensi mengulang potensi perpecahan seperti di Munas Bali 2014 lalu.

"Jadi harus dihindari demokrasi injak kaki dengan sistem terbuka," tambahnya.

Bakal calon Ketum lainnya, Indra Bambang Utoyo, sebelumnya juga menolak wacana pemilihan ketua umum dengan mekanisme voting terbuka. Ia mengancam akan memboikot pemilihan jika voting terbuka dilakukan.

(baca: Indra Bambang Ancam Boikot jika Pemilihan Ketum Golkar dengan "Voting" Terbuka)

Menurut dia, sistem tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru layaknya penyelenggaraan Munas sebelumnya.

Rapat Steering Committee Munaslub, kemarin, belum berhasil memutuskan mekanisme apa yang akan digunakan saat pemilihan ketua umum.

(baca: Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar Terbuka atau Tertutup Masih Diperdebatkan)

Menurut Ketua SC Nurdin Halid, pro kontra terjadi lantaran ada yang meminta agar mekanisme pemilihan dilakukan terbuka dan tertutup.

Mereka yang meminta agar pemilihan dilangsungkan terbuka lantaran delapan kandidat yang ada saat ini masih berstatus bakal calon.

"Karena masih proses dukungan baru proses mencari calon. Oleh karena itu, tidak perlu tertutup. Itu pandangan sebagian peserta Munaslub," kata Nurdin.

(baca: Azis Syamsuddin Tolak "Voting" Terbuka Pilih Ketum Golkar)

Sementara itu, SC sebelumnya telah merancang agar pemilihan dilangsungkan secara tertutup. Hal itu untuk menjamin kerahasiaan pemegang suara dalam menentukan pilihan mereka. Keputusan pemilihan terbuka atau tertutup akan diputuskan hari ini.

Kompas TV Dukungan Tokoh Penentu Ketum Golkar? (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com