Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknologi dalam Dunia Kepolisian Dinilai Minimalkan Praktik Salah Tangkap

Kompas.com - 14/05/2016, 23:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, teknologi dalam dunia kepolisian justru meminimalkan jumlah praktik salah tangkap.

Hal itu disampaikan Bambang terkait pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, khususnya yang mengatakan bahwa kepolisian Amerika Serikat (AS) lebih bodoh dibandingkan Polri karena andalkan teknologi.

"Di ilmu kepolisian saat ini dikenal istilah scientific investigation. Artinya, penentuan tersangka itu tak lagi sekadar berdasarkan laporan informan, tetapi juga dari analisis bukti lain, yakni sidik jari, rekaman video, rekaman suara, dan lainnya," kata Bambang saat dihubungi pada Sabtu (14/5/2016).

"Ini untuk memastikan apa benar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu semua mengharuskan penggunaan teknologi tinggi," ujarnya.

Bambang menambahkan, justru kepolisian di Indonesia sudah harus menjalankan prinsip scientific investigation dalam penetapan tersangka pelaku kejahatan.

"Kepolisian di negara maju yang menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan prinsip scientific investigation itu nantinya bisa menghasilkan masyarakat yang beradab karena proses penanganan kejahatannya sudah scientific, dan praktik salah tangkap berkurang," ujar Bambang.

Krishna sebelumnya mengatakan, kepolisian di Amerika Serikat lebih bodoh bila dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, polisi Amerika disebut lebih banyak menggunakan teknologi dalam penanganan kasus.

"Jadi, sebenarnya polisi Amerika itu lebih bodoh dari polisi Indonesia. Mereka mengandalkan teknologi. Indonesia tanpa teknologi bisa menangkap banyak," ujar Krishna dalam tayangan LINE CAST "Fighting crime with Krishna Murti" di akun resmi LINE Indonesia, Kamis (12/5/2016) malam.

Krishna mengatakan, potensi penangkapan para pelaku kejahatan di Amerika lebih tinggi dengan adanya sistem sidik jari yang terintegrasi dengan akun tabungan, catatan perjalanan seseorang, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com