Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tommy Ungkap Alasannya Batal Jadi Calon Ketua Umum Partai Golkar

Kompas.com - 13/05/2016, 18:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Tommy Soeharto sempat mengutus orang kepercayaannya untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Namun, putra Presiden kedua RI Soeharto itu tak kunjung mendaftarkan diri hingga pendaftaran ditutup.

Apa alasan Tommy batal mencalonkan diri?

"Alasannya bukan mundur, itu baru tahap awal, tetapi karena perkembangan waktu dan persiapan yang tidak cukup matang, penggalangan, dan sosialisasi," kata Tommy dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5/2016).

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Selain itu, Tommy juga turut mempertimbangkan situasi politik, seperti waktu penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa dilakukan. Setidaknya, sudah enam kali jadwal munaslub berubah dengan alasan menyesuaikan dengan Presiden Jokowi.

"Ini saya melihat tidak memungkinkan sebagai bakal calon ketum untuk sosialisasi ke daerah-daerah," ucap dia.

(Baca: Tommy Soeharto: Keluarga Cendana Dukung Ade Komarudin)

Karena batal mencalonkan diri, Tommy pun memutuskan untuk mendukung salah satu bakal calon ketua umum Golkar, Ade Komarudin. Dia melihat Ade sebagai sosok pemersatu yang bisa merangkul Golkar setelah mengalami konflik internal berkepanjangan.

Kompas TV Kampanye Caketum Golkar Zona 2 Dimulai

"Keluarga memutuskan mendukung Akom. Banyak kesamaan yang bisa dibangun dengan Akom," ucap Tommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com