Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi Idris: Tuntutan HMI Tak Akan Berhenti sampai Saut Mundur dari KPK

Kompas.com - 12/05/2016, 13:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Perindustrian sekaligus alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fahmi Idris, mengaku kecewa lantaran tidak bisa bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

"Padahal, sudah ada janji, yang buat janji sama saya ini Pak Taufiequrachman Ruki (mantan pimpinan KPK), bayangkan, apa kurangnya," ujar Fahmi saat keluar dari lobi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).

Tidak hanya Saut, kata Fahmi, semua pimpinan KPK tidak ada di kantor. (Baca: Fahmi Idris Temui Saut Situmorang Bahas soal Protes HMI)

"Mestinya, ada sisa satu orang yang mewakili KPK. Tetapi, apa boleh buat, mungkin tata krama birokrasi di sini," katanya.

Ia mengatakan, meskipun sebelumnya mantan Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu sudah meminta maaf, tuntutan secara hukum akan tetap dilanjutkan.

(Baca: Mahfud MD: Pak Saut Harus Meminta Maaf Lima Hari Berturut-turut)

"Karena ada satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sikap yang menghina secara sengaja di depan publik dapat dikenakan hukuman. Jadi, saya menuntut secara hukum Saut untuk diadili," kata politisi Partai Golkar itu.

Fahmi mengatakan, tuntutan yang akan dilayangkan bisa saja dibatalkan asalkan Saut mundur dari jabatannya di KPK saat ini.

"Tuntutan kepada Saut ini akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti sampai Saut mengundurkan diri," kata Fahmi. (Baca: Pimpinan KPK Tunggu Jawaban PB HMI dan KAHMI untuk Bertemu)

Dalam diskusi di salah satu televisi swasta, Saud mengatakan," ... karakter integritas bangsa ini sangat rapuh. Orang yang baik di negara ini jadi jahat ketika dia sudah menjabat. Lihat saja tokoh-tokoh politik, itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas..."

"Saya selalu bilang, kalau di HMI dia minimal ikut LK 1. Lulus itu dia anak-anak mahasiswa, pintar. Tetapi, begitu menjabat, dia jadi jahat, curang, ini karena apa? Karena saya bilang sistem belum jalan. Artinya apa? Adapun peraturan-peraturan itu tidak pernah kita jalankan...," kata dia.

Saut sudah meminta maaf kepada keluarga besar HMI. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI maupun lembaga lainnya.

Saut merasa ada kesalahpahaman atau persepsi atas pernyataannya. (Baca: Saut Situmorang Minta Maaf kepada Keluarga Besar HMI)

Kompas TV Demonstran Rusak Fasilitas Gedung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com