Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Doli Kurnia: Ada Upaya Catut Nama Jokowi untuk "Jualan" Kampanye ke DPD

Kompas.com - 10/05/2016, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi pihak Istana yang mengklarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Akan tetapi, Doli mengaku heran isu itu bisa berkembang di internal partainya selama satu minggu terakhir.

Isu itu menyebutkan bahwa Presiden mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Doli menilai, ada upaya pencatutan oleh sejumlah pihak melalui isu tersebut.

"Jadi, ada upaya pencatutan nama Pak Jokowi dan kemudian menjadi bahan 'jualan' kampanye ke DPD-DPD," kata Doli, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5/2016).

Menurut Doli, cara-cara tersebut sangat tidak "gentle" dan tidak fair serta mengganggu proses demokrasi di tubuh partai.

Cara itu juga dinilainya dapat mereduksi visi, misi, dan gagasan yang seharusnya menjadi preferensi para pemegang hak suara.

"Alih-alih punya konsep buat kemajuan Golkar, malah mengedepankan pengaruh uang dan kekuasaan. Hal itu akan berdampak buruk buat pembangunan partai ke depan. Memalukan," ujar anggota Poros Muda Partai Golkar ini.

Sementara itu, terkait Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang mendukung Setya Novanto, Doli tak mempermasalahkannya.

Sebagai kader Golkar, Luhut memang mempunyai kepentingan untuk mendukung salah satu calon.

"Mereka berdua kan punya hubungan spesial, terutama yang paling fenomenal adalah terkait isu 'Papa minta Saham' PT Freeport. Persoalannya kemudian adalah dukungan itu adalah bentuk dukungan sebagai teman biasa atau ada kaitan konspirasi pengamanan urusan bisnis dan kekuasaan, seperti yang mereka sudah tunjukkan sebelumnya," ujar Doli.

Luhut sebelumnya mengakui dirinya memiliki kedekatan dengan bakal calon ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Namun, Luhut membantah jika pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap Setya Novanto.

"Bahwa Novanto baik sama saya, ya iya. Kalau saya suka ke Novanto kan boleh saja, salah? Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan pemerintah tidak mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Namun, dia mempersilakan jika kader Golkar di pemerintahan seperti Luhut menyatakan dukungan kepada salah satu calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com