Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Munaslub Partai Golkar Maju Mundur, Akbar Tanjung Sebut karena Alasan Teknis Ini

Kompas.com - 07/05/2016, 09:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepastian penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar mengalami dinamika. Sebelum dipastikan akan diselenggarakan pada 15-17 Mei mendatang, jadwal penyelenggaraan Munaslub sempat maju mundur.

Awalnya, penyelenggaraan Munaslub dijadwalkan pada awal Mei 2016. Jadwal pun telah disusun. Namun, akhirnya jadwal itu diundur menjadi 23 Mei dengan alasan libur panjang dan menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo.

Belakangan, jadwal yang telah ditentukan dimajukan kembali menjadi 15-17 Mei.

"Perubahan itu menurut saya karena alasan teknis, apalagi secara formal Golkar sudah menyatakan diri sebagai partai yang mendukung kabinet," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung saat diskusi bertajuk "Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub" di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Akbar, kehadiran Presiden Jokowi dalam membuka Munaslub merupakan hal yang penting sehingga Partai Golkar perlu menyesuaikan jadwal kegiatannya dengan agenda Presiden. (Baca: "Curhat" Akbar Tandjung yang Tak Dilibatkan dalam Munaslub Golkar)

"Apalagi saya dengar jadwal Presiden itu sibuk sekali. Katanya dalam waktu dekat ada lawatan ke Korea. Bahkan setelah membuka Munaslub pagi, langsung terbang ke Korea," kata dia.

Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda menilai, maju mundurnya penyelenggaraan Munaslub merupakan implikasi gabungnya Partai Golkar ke pemerintahan.

"Sehingga kehadiran presiden dalam pembukaan dan wapres dalam penutupan merupakan hal penting," kata Hanta.

Kompas TV Jadwal Munaslub Golkar Dimajukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com