Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/05/2016, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi isu reshuffle yang disinyalir akan menimpa beberapa menteri PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tak ambil pusing. Pasalnya, selama ini, PKB selalu menunjukan sikap setia kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jika nantinya Golkar dan PAN diberi jatah menteri, dia mengatakan masih ada pos kementrian yang dijabat oleh tokoh nonpartai yang bisa dibagi.

"Kan ada menteri nonpartai, itu bisa untuk PAN dan Golkar, jadi kami tetap tenang kok," kata pria yang kerap disapa Cak Imin ini dalam konferensi pers Gerakan Nusantara Mengaji Jumat (6/5/2016) sore di kediamannya, Warung Sila, Jakarta.

Cak Imin pun menambahkan, kesetiaannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadi modal utama bertahannya keempat kader PKB yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

"PKB selalu tidak pernah bertingkah macem-macem selama ini. Itu pastinya jadi pertimbangan Presiden untuk menentukan. Saya sih merasa tenang karena PKB bukan anak nakal," kata Cak Imin lantas tertawa.

(Baca juga: Muhaimin Yakin 4 Menteri dari PKB Tetap Bertahan)

Sebelumnya, PKB menuding ada yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini ditempati kadernya, Marwan Jafar.

PKB mengungkapkan sejumlah indikasi, seperti langkah Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung yang menerima pendemo Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejumlah anggota fraksi PDI-P di Senayan seperti Rieke Diah Pitaloka dan Alex Lukman juga menerima para pendemo itu di Senayan. Hal itu membuat PKB meradang, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, PDI-P membantah mengincar kursi menteri dan meminta PKB tak berburuk sangka.

 

Kompas TV PKB Tak Ingin Ada Reshuffle
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com