JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan bahwa kriteria memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela (PDLT) merupakan syarat mutlak untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Syarat ini tidak bisa dilonggarkan bahkan diabaikan.
"Itu satu acuan yang jadi dasar bagi kami pilih seseorang yang patut. Punya prestasi tidak diragukan, dedikasi, loyalitas tinggi, citra baik, dan tanpa cela," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016) malam.
Menurut Akbar, PDLT ini satu kesatuan dan salah satunya tak boleh dihilangkan. Akbar pertama kali diperkenalkan dengan syarat itu saat Sudharmono menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, Akbar merupakan Wakil Sekretaris Jenderal partai.
"Itu berlaku sudah. Kalau ada yang berencana mengubah, harus memiliki alasan cukup rasional yang diterima akal," kata Akbar.
(Baca: Tommy Soeharto dan Setya Novanto Berpotensi Perburuk Citra Partai Golkar)
Menurut Akbar, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ini, tugas dewan etik untuk memastikan apakah calon yang mendaftar itu memang memenuhi syarat PDLT dan layak dipilih.
Ke depan, Akbar beranggapan perlu adanya penjabaran yang lebih jelas mengenai syarat tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
"Bisa saja Munaslub yang akan datang diberikan satu elaborasi lebih konkrit, PDLT apa. Tidak tercela dari perpektif partai bisa kita jabarkan," kata Akbar.
Penilaian masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam memilih calon ketua umum. Orang tersebut, kata Akbar, harus memiliki citra positif di masyarakat dan dapat diterima dengan baik.
(Baca: Komite Etik Munaslub Anggap Setya Novanto Tak Pernah Kena Sanksi MKD)
Dalam pemilihan caketum ini, Akbar meminta partai Golkar ridak mengabaikan masukan masyarakat tersebut.
"Pada akhirnya sistem politik kita, faktor masyarakat jadi sangat penting. Media sosial tidak bisa diabaikan, harus dengar," kata dia.
Akbar mengatakan, para calon ketua umum Partai Golkar nantinya juga harus memiliki komitmen kuat dan kesediaannya menggunakan waktu sepenuhnya untuk kepentingan partai. Jika syarat terpenuhi, Akbar yakin akan ada perubahan di tubuh partai.
"Kalau memimpin partai seperti bisnis, tidak bisa. Harus all out. Itu yang saya inginkan," kata Akbar.