Pimpinan KPK: Seharusnya yang Disumbang ke Golkar Ide Brilian, Bukan Uang Rp 1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menegaskan adanya larangan KPK soal iuran Rp 1 miliar per calon ketua umum Partai Golkar.

Menurut dia, lebih baik setiap calon ketua menyumbangkan idenya untuk membangun partai ketimbang dengan uang.

"Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar, bukan uang yang Rp 1 miliar per calon," ujar Laode melalui pesan singkat, Kamis (5/5/2016).

Laode mengatakan, iuran tersebut rawan terjadi gratifikasi karena sebagian dari mereka merupakan penyelenggara negara. Menurut dia, iuran partai dengan cara itu tidak wajar.

"Uang setoran Rp 1 miliar adalah politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar?" kata Laode.

"Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," lanjut dia. (Baca: Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta agar Partai Golkar menanamkan pola pikir "zero corruption" agar tak lagi masuk ke lubang yang sama.

Terlebih lagi, Saut menganggap kontestasi munaslub ini rawan dengan praktik koruptif.

"Yang jelas kalau cukup bukti korupsi, pasti kena dan urusan KPK itu di situ," ujar Saut.

Maka dari itu, KPK menganggap perlu adanya komitmen tegas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar agar menjadi teladan bagi dewan pimpinan daerahnya.

"Jadi, apa yang saya maksud membangun peradaban politik baru itu prosesnya harus ditekan bertahap," kata Saut.