Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kivlan Zen, Nasdem Bantah Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 WNI

Kompas.com - 04/05/2016, 12:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi membantah bahwa Yayasan Sukma hanya menjemput 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Dia memastikan bahwa Yayasan Sukma yang berafiliasi dengan Nasdem itu ikut terlibat dalam proses pembebasan 10 WNI anak buah kapal Brahma 12.

"Itu menurut saya naif sekali kalau dikatakan hanya menjemput sandera. Tidak mungkin," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Selasa (3/5/2016).

Hal tersebut disampaikan Taufiq menanggapi pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator pembebasan 10 WNI.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya dan tiba-tiba menjemput sandera.

(Baca: Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan)

"Memang yang punya pesawat di Indonesia hanya tim ini? Kenapa tiba-tiba yang hadir tim ini? Karena sudah dari awal. Jadi itu tidak benar," kata Taufiq.

Taufiq menilai Kivlan tidak mendapatkan informasi yang benar karena memang operasi yang dilakukan tim Yayasan Sukma dan tim Kivlan berbeda. Kivlan berupaya membebaskan sandera dengan berkomunikasi dengan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

"Dia selalu mengandalkan Misuari. Setelah dia berbicara dengan Misuari, dia menganggap sudah selesai persoalannya. Dia tidak tahu kemudian prosesnya apa lagi yang terjadi di sana," ucap Taufiq.

Menurut dia, selain upaya yang dilakukan tim Kivlan Zein itu, tim dari Yayasan Sukma juga sudah melakukan upaya lain. Misalnya, dengan melakukan dialog langsung dengan pihak tokoh masyarakat, LSM, serta lembaga kemanusiaan daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf.

(Baca: Luhut Sebut Pembebasan 10 Sandera WNI berkat Operasi Intelijen dan Diplomasi)

Akhirnya, pasukan Abu Sayyaf pun sepakat untuk menyerahkan sandera tanpa uang tebusan.

"Sepenuhnya di lapangan itu dilakukan oleh tim ini. Penyerahannya dilakukan di sebuah pantai,, namanya Pantai Parang. Begitu mereka turun dari kapal, menyerahkan sandera, tiga menit mereka langsung naik kapal lagi," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Inisiatif untuk membentuk tim negosiasi ini, lanjut Taufiq, sudah muncul sejak 3 April lalu saat rapat koordinasi Partai Nasdem.

Yayasan Sukma memimpin operasi di bawah Ahmad Baidowi dan Samsul Rizall Panggabean, dibantu kelompok Media Group, serta Partai NasDem di bawah Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor B Laiskodat dan anggota DPR Fraksi Partai NasDem Mayjen (Purn) Supiadin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com