Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin Mengaku Siap Jual Rumah untuk Golkar

Kompas.com - 04/05/2016, 12:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, mengaku telah menyerahkan uang sumbangan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Meskipun demikian, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa sumbangan tersebut dikategorikan sebagai politik uang.

"Namanya kader, kan sudah diatur di dalam AD/ART, ada sumbangan tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Menurut dia, sumbangan yang sebelumnya dibebankan steering committee kepada masing-masing bakal calon ketua umum merupakan bagian dari tanggung jawab kader. Sebab, penyelenggaraan Munaslub membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

(Baca: Daftar Calon Ketum Golkar, Mahyudin Ajak Istri)

"Saya tidak keberatan, dunia akhirat ikhlas kalau berjuang untuk partai. Jangankan sumbangan uang, saya disuruh jual rumah juga saya jual," kata Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya menilai, iuran sebesar Rp 1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar sama dengan politik uang.

Syarief berharap iuran tersebut dibatalkan. (Baca: KPK Anggap Iuran Rp 1 Miliar bagi Calon Ketum Golkar adalah Politik Uang)

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," ujar Syarief.

Sejauh ini, para calon ketum Golkar tak berkeberatan atas keputusan DPP Golkar terkait setoran Rp 1 miliar per calon.

Setoran itu disebut untuk membantu biaya penyelenggaraan Munaslub di Bali yang mencapai Rp 47 miliar. Rencananya, Munaslub digelar pada 15 Mei 2016.

Kompas TV Caketum "Kudu" Bayar 1 M, Ini Politik Uang?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com